Get Adobe Flash player

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1998

208K/TUN/1998

Tentang:
BAHWA SANGGAHAN/GUGATAN TERHADAP PELAKSANAAN SURAT PAKSA HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK. SEBELUM BADAN PERADILAN PAJAK TERBENTUK DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI (UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PASAL 23 AYAT(2) DAN PENJELASANNYA)

283K/TUN/1998

Tentang:
BAHWA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 PASAL 116 MENENTUKAN BAHWA YAYASAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN KEPANJANGAN TANGAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN. DENGAN DEMIKIAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA DOSEN DENGAN YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KARENA SENGKETA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TETAPI MERUPAKAN HUBUNGAN DI BIDANG PENDIDIKAN

98K/TUN/1998

Tentang:
BAHWA TANAH YANG BERASAL DARI HAK BARAT (EIGENDOM) TELAH KEMBALI KEPADA NEGARA, MAKA LURAH DAN CAMAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TENTANG STATUS KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT

Pengumuman

Kepada seluruh Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan

yang telah memiliki website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, harap mengkonfirmasi

kepada Bagian Peraturan Perundang-undangan

Biro Hukum dan Humas BUA-MARI

melalui email : bag.puu@gmail.com

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

Alamat Redaksi

JL. Medan Merdeka Utara No.9–13
Tromol Pos No. 1020 – Jakarta 10010